Sekilas Tentang Hukum Perusahaan Indonesia

Setiap perusahaan di Indonesia wajib didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU Perseroan Terbatas”) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur jenis perusahaan, model investasi dan spesialisasi industri tersebut.

Pada dasarnya UUPT mengatur sebagai berikut:-

– Pembentukan dan prosedurnya;
– Modal dan Saham;
– Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Keuntungan;
– Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Kewajiban wajib bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di hukum bisnis terungkap bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam)
– Rapat Umum Pemegang Saham;
– Direksi dan Dewan Komisaris;
– Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Corporate Split;
– Pemeriksaan Perusahaan; dan
– Pembubaran, Likuidasi, dan Pengakhiran Status Perusahaan sebagai Badan Hukum.

UUPT dianggap sebagai ketentuan “payung” bagi setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia bersama dengan undang-undang khusus lainnya yang mengatur tentang pertimbangan tertentu.

Di Indonesia ada dua jenis perusahaan, yaitu:-

– Perusahaan Terbuka (Tbk) – Diatur oleh Undang-Undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan Law Firm Jakarta
– Perusahaan Swasta.

Perusahaan Terbuka berarti perusahaan menawarkan efeknya (saham/saham, obligasi/pinjaman, dll) untuk dijual kepada masyarakat umum, biasanya melalui bursa efek, sebaliknya Perusahaan Swasta sebaliknya (tidak menawarkan efeknya untuk dijual kepada masyarakat umum).

Sehubungan dengan model investasi ada dua jenis model investasi untuk perusahaan Indonesia, yaitu:-

– Investasi asing langsung; dan
– Penanaman Modal Daerah (keduanya diatur dalam UU 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Sehubungan dengan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara, maka perusahaan tersebut juga harus tunduk pada Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Untuk industri perusahaan tertentu, ada banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan tersebut, seperti:-

– Industri Perbankan (Diatur dengan UU 10 Tahun 1998 tentang Perbankan);
– Industri Perasuransian (Diatur dengan UU 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian);
– Industri Telekomunikasi (Diatur dengan UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi);
– Industri Pertambangan (Diatur dengan UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);
– Industri Perkebunan (Diatur dengan UU 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan);
– Dan lain-lain.

Ada juga undang-undang lain yang mengatur perusahaan dalam hubungannya dengan pihak ketiga, seperti: –

– Hal-hal transaksional (Diatur menurut KUHPerdata Indonesia, Hukum Hipotek, Hukum Fidusia dan Hukum Perpajakan);
– UU Ketenagakerjaan (Diatur dengan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
– Dan lain-lain.

Kesimpulannya, terdapat spektrum hukum yang luas yang mengatur perusahaan yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *